SEHATPOKER.COM AGEN DOMINO ONLINE TERPERCAYA SERTA AGEN BANDAR KIU ONLINE INDONESIA
 |
| Keraton Surakarta Segera Dikelola Pemerintah Pusat |
Perseteruan keluarga di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berakhir pasca Lebaran lalu. Kedua kubu baik Lembaga Dewan Adat (LDA) dan Paku Buwono XII Hangabehi yang selama ini berselisih telah sepakat berdamai dan bertekad membangun keraton peninggalan dinasti Mataram itu secara bersama-sama.Sumber anggarannya berasal dari sejumlah kementerian dan akan dikerjakan oleh Kemendikbud, kemudian fasad bangunan Keraton dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Kementerian Pariwisata akan mengerjakan tugas promosi.
Ke depan, pengelolaan keraton akan diambil alih oleh pemerintah pusat dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT itu sekaligus untuk memperjelas nasib keraton di masa mendatang. Salah satunya soal pendanaan dari Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat.
"Keputusan pembentukan UPT dilakukan oleh tim asistensi merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Melalui Undang-Undang itu, tambah, keraton juga akan ditempatkan sebagai kawasan cagar budaya tingkat nasional," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Yulistianto, Senin (10/7).
Ia menjelaskan, nantinya akan ada sinkronisasi antara pelaku budaya dan kebudayaan itu sendiri yang ada di keraton, termasuk aset di dalamnya. Pihaknya masih menunggu konsep pengelolaan secara detil dari kebijakan pusat.Dua kubu Keraton Kasunanan Surakarta yang berseteru selama 13 tahun, akhirnya sepakat berdamai, pada Jumat (23/6) lalu. LDA yang diwakili Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Koes Murtiyah atau Gusti Moeng, dan Paku Buwono XIII menandatangani perjanjian damai yang intinya sepakat untuk bersama-sama memajukan Keraton Surakarta.
Perjanjian disaksikan oleh perwakilan pemerintah, antara lain Wantimpres Subagyo HS, Wakapolresta Surakarta AKBP Andy Rifai, Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf Edwin Apria Candra, dan Enny Tyasni Suzzana yang mewakili Pemerintah Kota Solo.Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menambahkan, pasca rekonsiliasi itu tidak ada lagi Lembaga Dewan Adat. Saat ini, kata Rudyatmo, pihaknya masih fokus pada pengadaan dana operasional keraton sebagai salah satu bentuk pengelolaan.
"Kami sedang menyiapkan anggaran di APBD Perubahan (APBD-P) 2017 sekitar Rp 300 juta untuk membayar gaji abdi dalem keraton. Dana pengelolaan keraton juga akan segera dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat," katanya.Rudy menerangkan, anggaran dari provinsi akan digunakan untuk operasional keraton non gaji abdi dalem. Sedangkan dana pemerintah pusat dialokasikan penuh untuk merevitalisasi kawasan keraton. Revitalisasi keraton akan dikerjakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan Pemkot Solo.
Posted by : SEHATPOKER
DAFTAR DISINI : KLIK!!
Beberapa Kelebihan SehatPoker :
Proses Transaksi Cepat dan Terpercaya
Deposit Dan Withdraw Min 20.000
Kami Siap Melayani 24 Jam Non Stop Setiap Hari
Dapat Dimainkan Di Android, Iphone, dan Ipad
Agen Poker Paling FAIR, NO ROBOT
( Member Vs Member)Jackpot Hingga Ratusan Juta Rupiah.
Agen Poker Paling FAIR, NO ROBOT
( Member Vs Member)Jackpot Hingga Ratusan Juta Rupiah.
Info Lebih Lanjut Hub :
YM : Sehatpoker88@yahoo.com
Skype : Sehat.poker88
No Tlpn : +855966787159
Website : Sehatpoker.com
Pin BB : 2B22B43B
0 comments:
Post a Comment